Pandeglang, tirasbanten.id – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung Pena Keadilan Mahasiswa (PKM) Kabupaten Pandeglang akan turun ke jalan untuk menyuarakan protes terhadap dugaan politisasi anggaran serta ketidaknetralan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Aksi ini direncanakan berlangsung pada 12 November 2024 yang berlokasi di Kantor kecamatan Labuan dengan tuntutan agar pemerintah segera menghentikan segala bentuk penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan politik tertentu serta menindak tegas ASN yang tidak netral.
Dugaan politisasi anggaran publik yang diduga secara masif dan terstruktur ini mahasiswa mengkhawatirkan karena dapat mempengaruhi prioritas pembangunan dan mengabaikan kebutuhan rakyat. Anggaran yang seharusnya difokuskan pada kesejahteraan rakyat diduga telah dimanfaatkan untuk tujuan politik yang tidak transparan. Mahasiswa menuntut adanya audit menyeluruh dan transparansi anggaran agar dana publik benar-benar dialokasikan secara adil dan tidak disalahgunakan, ungkap Maulana selaku Korlap kepada awak media, kamis, (7/11/24).
Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi ketidaknetralan ASN yang seharusnya bersikap netral sebagai pelayan publik. Beberapa laporan dan indikasi menunjukkan adanya keterlibatan ASN dalam kegiatan politik yang seharusnya tidak mereka lakukan. Mahasiswa menilai bahwa keterlibatan ini akan merusak kepercayaan publik dan menciptakan ketidakadilan dalam proses pemerintahan serta demokrasi.
Aksi demonstrasi ini diharapkan dapat menjadi tekanan bagi pemerintah untuk bertindak tegas, khususnya dalam memastikan bahwa anggaran negara dikelola secara jujur dan ASN tetap memegang prinsip netralitas. Mahasiswa juga mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi atas dugaan-dugaan tersebut, serta menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan.
Melalui aksi damai ini, mahasiswa berkomitmen untuk mengawal demokrasi yang bersih dan transparan serta memastikan agar anggaran publik dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan rakyat. “Kami tidak akan tinggal diam ketika melihat ada upaya politisasi anggaran yang merugikan rakyat, karena anggaran ini adalah hak masyarakat, bukan milik segelintir pihak,” tegasnya. (Red/As)
