Pandeglang, tirasbanten.id – Himpunan Mahasiswa Mathlaul Anwar (HIMMA) menyoroti transparansi pengelolaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandeglang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Sorotan ini muncul setelah Direktur Utama (Dirut) RSUD Pandeglang dikabarkan mangkir dari agenda penting yang membahas evaluasi kinerja dan penggunaan anggaran rumah sakit.
Ketua HIMMA, Fadil, menyayangkan ketidakhadiran Dirut RSUD dalam forum yang seharusnya menjadi ruang pertanggungjawaban kepada publik. “Ketidakhadiran ini menunjukkan lemahnya komitmen dalam mengelola pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh anggaran daerah. Seharusnya, Dirut hadir untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut HIMMA, RSUD Pandeglang mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dalam APBD 2025, sehingga transparansi dalam pengelolaannya menjadi hal yang sangat penting. “Anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Kami mendesak adanya keterbukaan dalam penggunaannya,” tambahnya.
Selain itu, HIMMA menyoroti kondisi pelayanan kesehatan di RSUD yang dinilai masih belum optimal. Beberapa keluhan masyarakat terkait fasilitas dan pelayanan medis masih sering terdengar. “Kami mendapat laporan dari masyarakat tentang masih adanya kekurangan dalam pelayanan, baik dari segi tenaga medis maupun fasilitas kesehatan. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
HIMMA juga meminta DPRD Pandeglang dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran RSUD. Langkah ini dinilai penting guna memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Lebih lanjut, HIMMA menegaskan bahwa mangkirnya Dirut RSUD dari agenda tersebut bukanlah kasus pertama. Sebelumnya, sudah beberapa kali pihak RSUD dinilai kurang kooperatif dalam memberikan informasi terkait pengelolaan anggaran dan kinerja rumah sakit. “Kami tidak ingin ada praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi harus dikedepankan,” imbuhnya.
Pihaknya juga berencana untuk melakukan aksi dan audiensi dengan pemerintah daerah guna menuntut kejelasan terkait kebijakan anggaran kesehatan. HIMMA menilai bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh dipermainkan oleh kepentingan tertentu. “Kami siap turun ke lapangan untuk menuntut hak masyarakat atas layanan kesehatan yang berkualitas,” tegasnya.
Di sisi lain, hingga berita ini diterbitkan, pihak RSUD Pandeglang belum memberikan klarifikasi resmi terkait ketidakhadiran Dirut dalam agenda pembahasan anggaran. Beberapa pihak berharap rumah sakit dapat segera memberikan penjelasan kepada publik guna menghindari polemik yang semakin meluas.
HIMMA menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dari pihak RSUD dan pemerintah daerah. Mereka berharap agar pengelolaan anggaran kesehatan di Pandeglang dapat lebih transparan dan akuntabel demi kepentingan masyarakat luas. (Jee/Red)
