Pandeglang, tirasbanten.id – Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Melawan menggelar unjuk rasa di Pandeglang, Banten, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang membuka pintu bagi masuknya sampah dari wilayah lain. Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran akan memburuknya kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Koordinator lapangan aksi, Supriyadi, menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat masyarakat. “Jangan salah menafsirkan aksi kami. Ini bukan sekadar demo, tapi ikhtiar menjaga marwah Pandeglang. Kami sudah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan tumpukan sampah. Bukankah penderitaan itu sudah cukup? Mengapa sekarang pemerintah tega membuka jalan agar sampah dari luar daerah juga dibuang ke tanah kami?” ujarnya dengan tegas.
Ia menegaskan bahwa warga Pandeglang bukanlah warga yang bisa diinjak seenaknya. “Kami rakyat Pandeglang yang punya harga diri, dan harga diri itu tidak akan pernah kami biarkan diinjak oleh kebijakan yang sewenang-wenang,” tambahnya.
Pernyataan senada disampaikan oleh salah satu peserta aksi, Ilham. Dengan nada kecewa, ia menyebut setiap kebijakan yang merugikan rakyat adalah bentuk penghinaan.
“Pemerintah harus sadar, bau busuk TPA sudah menjadi saksi penderitaan masyarakat selama ini. Air yang tercemar, lahan yang rusak, udara yang penuh polusi, itu semua sudah cukup menyiksa. Tapi yang kami dapat justru ditambah dengan sampah kiriman. Rakyat sudah cukup sabar, tapi jangan pernah mengira kesabaran itu tidak punya batas,” tegas Ilham.
Imron, peserta aksi lainnya, membantah anggapan bahwa aksi ini didorong oleh oknum tertentu. “Apakah mereka pernah merasakan hidup di sekitar TPA? Apakah mereka pernah mencium udara yang bercampur dengan bau busuk sepanjang hari? Ketika penderitaan itu nyata, maka rakyat tak punya pilihan selain melawan. Bagi kami, ‘bendera damai’ hanya bisa dikibarkan setelah pemerintah menghormati suara rakyat,” jelasnya.
Dalam siaran persnya, Gerakan Rakyat Melawan menyoroti bahwa persoalan sampah ini bukan hanya isu teknis, melainkan menyangkut masa depan lingkungan hidup. Mereka memperingatkan bahwa sampah kiriman berpotensi mencemari tanah, merusak sumber air, dan meningkatkan risiko penyakit bagi masyarakat sekitar. Mereka menolak Pandeglang yang subur berubah menjadi “kubangan sampah” karena kebijakan yang keliru.
Selain itu, gerakan ini juga menilai pemerintah daerah abai terhadap aspirasi warga. Mereka menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan berlangsung tanpa keterlibatan dan transparansi yang memadai kepada publik, yang pada akhirnya meminggirkan suara rakyat.
Gerakan Rakyat Melawan menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda, mahasiswa, tokoh agama, petani, nelayan, dan kaum perempuan untuk bersatu dalam memperjuangkan lingkungan Pandeglang.
Aksi diakhiri dengan yel-yel semangat: “Pandeglang Bangkit! Hidup Rakyat! Lawan Sampah Kiriman!”
(As/Red)
